May Day: Antara Monas, DPR, dan Front Persatuan untuk Kelas Pekerja

1 Mei 2026. Jakarta kembali menjadi saksi bagaimana kelas pekerja merayakan harinya, namun dengan pemandangan yang mungkin membuat sebagian orang mengernyitkan dahi. Di satu sisi, gerbang Gedung DPR dipadati massa yang berorasi menuntut keadilan, berdiri berhadapan dengan barikade keamanan. Di sisi lain, ribuan buruh berkumpul di Lapangan Monas, duduk dan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Reaksi publik segera bermunculan, dan polanya mudah ditebak. Massa yang bertahan di jalanan depan parlemen dipuji karena dianggap merawat integritas perlawanan. Sebaliknya, kawan-kawan serikat buruh yang hadir di Monas menerima cibiran tajam. Ada sentimen yang menganggap bahwa duduk di lingkar kekuasaan berarti telah melunak. Bahkan, tidak sedikit yang melabeli kehadiran mereka semata-mata demi mendapatkan sembako gratis, hiburan joget bersama pejabat, atau karena sudah ‘terkooptasi’ oleh rezim.

Namun, mari kita berhenti sejenak. Jika kita secara otomatis menilai bahwa kehadiran di Monas adalah wujud kooptasi, tidakkah kita sedang menihilkan agensi dan daya pikir kelas pekerja itu sendiri? Tentu, dari ribuan orang yang hadir, pasti ada yang datang dengan alasan personal yang mungkin lebih besar dari alasan kolektifnya. Tetapi, menggeneralisasi bahwa mereka semua telah menggadaikan agenda kelas pekerja adalah sebuah kesimpulan yang terlampau menyederhanakan kenyataan dengan segala kompleksitasnya.

Lantas, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah: jika kawan-kawan serikat buruh yang hadir di Monas dianggap berada di luar garis perjuangan, sebenarnya siapa yang berhak menarik garis tersebut? Atas dasar apa ukuran kesetiaan pada perjuangan itu ditentukan? Apakah memilih jalur lobi dan negosiasi politis serta-merta menginvalidasi keberpihakan seseorang pada nasib sesamanya? Ataukah sebetulnya, kita semua masih berada di dalam garis perjuangan yang sama, dengan tujuan yang sama, hanya saja sedang mempraktikkan strategi dan taktik yang berbeda?

Mengubah Arah: Dari Bereaksi Menjadi Merebut

Untuk memahami kompleksitas May Day tahun ini—yang polanya sudah mulai terlihat sejak 2025—kita perlu menengok ke belakang. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) beberapa tahun lalu adalah titik balik yang membekas dalam memori kolektif gerakan buruh di Indonesia. Kekalahan telak di jalanan waktu itu memberikan tamparan keras. Ada sebuah kesadaran baru yang tumbuh: kita tidak bisa lagi melihat politik formal secara hitam dan putih.

Selama ini, ada keengganan moralis di sebagian gerakan kita untuk menyentuh politik elektoral atau lingkar kekuasaan. Politik dianggap kotor, dan berjuang di luar sistem diyakini sebagai satu-satunya jalan yang terhormat. Namun, apa dampaknya? Ruang-ruang kosong dalam sistem politik itu dibiarkan vakum, lalu dengan mudah diambil alih oleh mereka yang tidak pernah hidup dari upah.

Pasca-Omnibus Law Cipta Kerja, narasi itu mulai bergeser. Gerakan buruh menyadari perlunya merebut ruang-ruang tersebut secara aktif. Kita mulai membangun kekuatan kelas pekerja, bukan sekadar merespons atau bereaksi terhadap kekuatan yang ada. Daripada hanya mempengaruhi kekuasaan dari luar pagar (influencing power), ada dorongan yang semakin besar untuk mulai mengambil dan menduduki kekuasaan itu sendiri (taking power). Lahirnya kembali Partai Buruh dan aktifnya unsur-unsur serikat di dalamnya adalah manifestasi dari perubahan pola pikir ini. Alih-alih hanya menonton di luar pagar kekuasaan, kelas pekerja akhirnya mencoba merebut ruang-ruang kekuasaan di dalam sistem yang selama ini menindasnya.

Front Persatuan: Belajar dari Clara Zetkin

Dalam konteks merebut ruang inilah kita perlu melihat dualitas aksi di Monas dan DPR. Memandang perbedaan lokasi ini sebagai perpecahan adalah hal yang wajar, namun kita bisa membacanya melalui kerangka yang lebih luas. Gagasan Clara Zetkin mengenai Front Persatuan (United Front) menawarkan kacamata yang tepat untuk situasi ini.

Singkatnya, Front Persatuan adalah sebuah strategi taktis di mana berbagai organisasi dan elemen kelas pekerja bersedia bekerja sama dalam tindakan untuk isu-isu yang mendesak, meskipun mereka memiliki perbedaan pendekatan politik di baliknya. Zetkin memahami bahwa kelas pekerja tidaklah seragam. Namun, menghadapi lawan kelas yang menguasai kapital dan kebijakan, persatuan dalam tindakan di kalangan buruh adalah keharusan.

Aksi di Monas dan DPR pada dasarnya adalah wujud kontekstual dari Front Persatuan tersebut. Kedua titik ini adalah elemen yang saling membutuhkan. Kita membutuhkan kawan-kawan yang menekan dengan suara keras di depan gerbang DPR, merawat kemarahan publik, dan memastikan batas-batas perlawanan tetap menyala. Di saat yang bersamaan, kita juga membutuhkan kawan-kawan yang masuk ke Monas, duduk berhadapan dengan kekuasaan, dan menerjemahkan tekanan dari jalanan menjadi negosiasi kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup.

Bukankah sistem kekuasaan memang terlalu besar untuk hanya dilawan dari satu sisi?

Teman Seperjuangan, Tidak Selalu Sepemikiran

Di sinilah kita sampai pada sebuah kedewasaan politik: kelas pekerja bisa menjadi teman seperjuangan walau tidak selalu sepemikiran.

Suara Muda Kelas Pekerja (SMKP) sebagai sayap muda Partai Buruh memilih untuk hadir dan membersamai kedua aksi tersebut. Sebagian dari kami berada di Monas untuk menagih janji Presiden dan kabinetnya, sebagian ikut aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API) di Sarinah, dan sebagian dari kami juga berada di DPR untuk membersamai kawan-kawan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Pilihan ini bukanlah bentuk kebingungan kami, melainkan kesadaran penuh kami bahwa politik kelas pekerja harus diupayakan dan dimenangkan di tiap ruang yang ada.

Tentu saja, pendekatan ini memicu pertanyaan kritis. Apakah ada risiko kooptasi saat kita memilih masuk ke lingkar kekuasaan? Tentu saja ada. Sangat naif jika kita menyangkal potensi tersebut. Namun, bukankah sama naifnya jika kita terus-menerus beranggapan bahwa jalan satu-satunya untuk menang adalah dengan membiarkan diri kita selamanya berada di luar sistem? Mau sampai kapan kita merasa kekuasaan dan negara ini hanya milik segelintir orang, tanpa secara praksis berupaya untuk membangun kekuatan secara berkala untuk merenggutnya kembali? Bukankah ketakutan akan ancaman kooptasi ini justru menjadi alasan untuk kita tetap saling mengingatkan agar berada di garis perjuangan yang sama, terlepas dari perbedaan strategi yang ada?

Permasalahan ketenagakerjaan hari ini adalah permasalahan struktural yang membutuhkan perubahan sistemik. Dan perubahan sistemik tidak akan pernah tuntas jika hanya didorong dari jalan raya. Ia membutuhkan teman-teman seperjuangan yang berani bertarung di dalam ruang-ruang kekuasaan, membangun daya tawar dan fondasi perlawanan di dalam sistem itu sendiri. Niscaya, saat yang menempuh jalur negosiasi di ruang-ruang kekuasaan saling dukung dengan yang di jalur konfrontasi, gerakan buruh akan mulai melampaui ego sektoralnya.

Gerakan buruh di Indonesia hari ini sedang berada dalam fase yang dinamis. Kita sedang belajar mengelola kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuh kita sendiri tanpa harus saling meniadakan. May Day di dua lokasi berbeda ini adalah ruang kelas yang besar bagi kita semua tentang bagaimana kekuasaan dikelola dan direbut.

Pada akhirnya, barangkali kemenangan kelas pekerja memang tidak akan datang dalam bentuk satu barisan yang seragam pemikirannya atau serempak langkah kakinya. Barangkali, ia akan lahir dari kemampuan kita merawat dialektika ini: memberikan ruang bagi mereka yang menekan dari luar, sembari membuka jalan bagi mereka yang bernegosiasi di dalam.

Perbedaan taktik antara negosiasi dan konfrontasi ini mungkin akan terus ada, namun selama kita masih menatap pada tujuan yang sama kita tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Kita sedang belajar untuk merengkuh kompleksitas ini bersama-sama, sebagai teman seperjuangan. Bersama kita kelola kontradiksi ini untuk memenangkan politik kelas pekerja dan pembebasan atas penghisapan buruh yang ada di ujung cakrawala, dari 1 May Day ke May Day lainnya.